KENAIKAN GAJI PNS 2009 SEGERA TEREALISASI

Kenaikan Gaji PNS 2009 sudah banyak yang menunggu terutama para pns di negeri tercinta ini. Kenaikan gaji 2009 ini memang akan sangat membantu keluarga di Indonesia karena dampak krisis global tidak akan reda sampai tahun 2012. Gaji pegawai terendah bagi pegawai negeri sipil tahun 2009 sebesar Rp 1,040 juta per bulan, yakni untuk PNS golongan IA dengan masa kerja nol tahun. Adapun gaji tertinggi Rp 3,4 juta per bulan, yakni untuk PNS golongan IVE dengan masa kerja 32 tahun.

Ketentuan kenaikan gaji PNS tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas PP No 7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS, yang dipublikasikan oleh Departemen Keuangan melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (15/2) Perubahan besaran kenaikan gaji PNS 2009 tersebut sesuai perintah UU No 41/2008 tentang APBN 2009, yakni pemerintah dan DPR sepakat menaikkan gaji PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan PNS, TNI, serta Polri sebesar 15 persen pada 2009.

Sebelum kenaikan gaji PNS golongan IA dengan masa kerja nol tahun sebesar Rp 910.000 per bulan. Adapun gaji PNS golongan IVE dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp 2,91 juta per bulan. Meski PP No 8/2009 ditetapkan 16 Januari 2009, kenaikan gaji ini berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Bagi PNS aktif, kenaikan gaji mulai bisa dirasakan pada bulan Maret. Bagi para pensiunan, kenaikan itu baru bisa dirasakan setelah Maret. Selain kenaikan gaji sebesar 15 persen, PNS, anggota Polri, prajurit TNI, dan para pensiunan PNS, TNI serta Polri juga akan mendapat gaji ke-13.

Menaikkan daya beli

PERAN BPOM TERHADAP PERILAKU PRODUSEN DAN KONSUMEN

BPOM sebagai regulator dan filter lalu lintas produk, terutama makanan dan obat-obatan, di Indonesia harus benar-benar jeli melihat dan secara rutin mengevaluasi peredaran barang-barang di lapangan. Sweeping serta investigasi terhadap produk baru atau lama harus rutin dijalankan, baik produk domestik maupun impor. Tidak hanya melihat secara kasatmata dan syarat administratif. Kalau perlu, dilakukan uji laboratorium.

Beberapa hari yang lalu jenis makanan abon yang kita kenal ternyata mengandung daging ‘babi celeng’. Bagi produsen karena pasar yang dibidik sudah jelas, tidak perlu mengikuti tren atau perilaku konsumen. Tinggal mengatur atau membentuk lingkaran setan saja dalam menjalankannya. Hal itulah yang terkadang disalahgunakan produsen. Seharusnya, produsen dan distributor tahu bahwa memproduksi dan atau mengedarkan abon yang berasal dari daging ‘babi celeng’ telah melanggar UU No 23/1992 tentang Kesehatan. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Selain itu, melanggar UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Memang, sampai saat ini belum ada yang mengganggap serius kasus itu.

Berbagai kasus tersebut seharusnya bisa menjadi guru berharga bagi BPOM serta Depkes untuk bertindak. Tidak hanya membuat public warning. Semua elemen yang terkait (BPOM, penegak hukum, kepolisian, dan masyarakat) harus diajak bekerja sama menindak tegas produsen obat berkimia tersebut.

BPOM juga harus benar-benar mengamati perubahan perilaku produsen dan konsumen, apa yang dilakukan dan terjadi di lapangan. Itulah perlunya meneliti serta mengontrol terus-menerus. Tidak hanya survei pasar untuk melihat harga dan lalu lintas produk-produk lama yang telah beredar, tapi juga meneliti produk-produk baru yang akan beredar ke masyarakat.

BPOM harus menetapkan standar yang ketat dan punya sumber intelijen serta informasi yang akurat terhadap lalu lintas produk di masyarakat sebagai dasar menetapkan keputusan. Untuk produk-produk impor, seharusnya produsen atau ekposter mempunyai quality control (QC) profesional yang ditempatkan di negara yang memproduksi produk.

(http://indopos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=7353)

KENAIKAN HARGA BBM MEMPENGARUHI PENAWARAN DAN PERMINTAAN SEMBAKO

Bahan bakar minyak atau yang lebih di kenal orang banyak adalah BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. BBM di pakai untuk penggunaan transportasi public di mana yang salah satu akan mempengaruhi tingkat harga semabako (Sembilan bahan pokok).
Berhubungan dengan BBM terhadap sembako, sembako juga merupakan kebutuhan wajib bagi masyarakat Indonesia. Tingkat harga sembako yang dipengaruhi oleh tingkat harga BBM tampaknya harus disikapi dengan cermat.
Kenaikan harga BBM pada tahun 2008, dari 4500 menjadi 6000 sangat membebankan para konsumen yang menggunakan motor, produsen sembako dan juga para pelaku bisnis lainnya. dalam tulisan ini akan di bahas mengenai pengaruh kenaikan harga BBM terhadap tingkat harga sembako dan juga apa pengaruhnya terhadap penawaran serta permintaan dari sembako.

Mengapa peningkatan harga BBM mempengaruhi tingkat harga sembako?
BBM yang tadi sudah di jelaskan di atas merupakan bahan utama untuk transportasi public di mana transportasi tersebut dipakai untuk mengangkut barbagai jenis sembako yang akan di kirim berbagai macam penjuru pasar, sehingga tidak menutup kemungkinan bila harga harga BBM naik maka jasa transportasi naik yang akan mempengaruhi peningkatan harga sembako tersebut.

Kemudian apa pengaruhnya kenaikan harga BBM terhadap penawaran serta permintaan sembako?
Pada tahun 2008 terjadi peningkatan BBM dari 4500 menjadi 6000. Hal ini menjadi suatu beban bagi penjual sembako dan juga kita sebagai pengguna atau konsumen yang butuh sembako. Bila saat BBM seharga 4500 sedangakan harga sembako contoh saja cabai yang seharga 12000/kg itu merupakan harga normal saat BBM seharga 4500. Tetapi saat BBM naik menjadi 6000 harga sembako menjadi 15000/kg. Dalam kasus ini tidak ada yang di untung atau dirugikan. Dari pihak si penjual sembako, dia harus menanggung beban transportasi yang lebih untuk dapat sampai pengiriman sembako yang telah ia pesan. Dari pihak konsumen, kaniakan harga sembako juga memberatkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada saat BBM 4500, penawaran dan permintaan akan sembako berjalan seiring dengan respon akan kebutuhan konsumen dan produsen. tetapi dengan kenaikan harga BBM penawaran dan permintaan sembako agak terganggu. Banyak produsen dan konsumen yang mengeluhkan kenaikan harga sembako tersebut. permintaan akan secara otomatis mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Penawaran juga akan mengalami penurunan guna etap mendapatkan keuntungan. Pergeseran penawaran dan permintaan sembako tidaklah terlalu signifikan, karena sembako tetap barang yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan sehari-hari.

PENGARUH PENINGKATAN SBI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

“Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme “BI rate” (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan.” (Wikipedia)
Telah di jelaskan di atas BI rate merupakan acuan para pelaku pasar untuk merencanakan kegiatan ekonomi. BI rate akan dikeluarkan BI bila suatu kondisi ekonomi di Indonesia ada yang terganggu atau pun kebalikannya.
Perekonomian di identikan dengan nilai kurs mata uang Indonesia. Pada tahun 2004 Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) turun sembilan basis poin dari 7,86 persen menjadi 7,77 persen, sementara SBI jangka waktu tiga bulan juga turun dari 8,15 persen menjadi 7,70 persen. Bila di lihat SBI turun merupakan suatu kondisi di mana perekonomian Indonesia berjaan dengan baik. nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ditutup menguat 15 poin pada posisi Rp 8.435/Rp 8.450 per dollar AS dibandingkan dengan posisi penutupan pada transaksi Selasa yang berada pada level Rp 8.450 per dollar AS/Rp 8.460 per dollar AS.
Akibat dari kondisi di atas tersebut para pemain valuta asing di pasar regional juga cenderung melepaskan dollar AS. Hal ini memicu penjualan dollar AS di pasar Jakarta. Rupiah terhadap dollar AS pun diperdagangkan pada kisaran yang agak lebar dengan kurs Rp 8.455 sampai dengan level Rp 8.350 per dollar AS. (kompas.com)
Jumlah modal yang beredar di pasar valuta kemarin mencapai 611 juta dollar AS, sebanyak 93 persen di antaranya mengalir dari bank-bank domestik. Sebagian mata uang di pasar regional menguat terhadap dollar AS
Di atas merupakan contoh dari penurunan SBI. Berdasrkan teori bila SBI di turunkan maka bank lebih memilih uang yang ada di bank unutk di gunakan sebagai dana kredit unutk masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Bila kegiatan ekonomi meningkat maka keadaan masyarakat tersebut bisa dikatakan baik.

Exchange Rate Regime & Impacts on Foreign Trade of Turkey

Some economists believe that flexible exchange rate regimes are appropriate for the world economy and as a result for every country. For example, during the period 1972-1976, in which the flexible exchange rate regimes were in force commonly, international trade accelerated more compared to domestic economy. Thus flexible exchange rate regimes must be implemented in order to improve world trade (Chipman C.S. and Hindleberger, 1980).

Exchange rate policy has been one of the most important issues for developing countries especially since early 1970s. In 1970s, oil shocks affected not only developing countries but also developed countries, but due to the nature of developing countries high indebtedness, inflation, lack of diversification in exports etc. those shocks affected developing countries deeply. In industrial countries, exchange rate have been determined by market sources, but in most developing countries, it has been determined by the monetary authorities.

Models Of Nominal Exchange Rate Determination

Determination of nominal exchange rate is very important because it affects real variables. There have been a lot of debate on exchange rate determination but it is hard to find a model that is good in theory and proofed empirically. Quantitative policy analysts must have something to determine exchange rates in their empirical models, so they either have an exchange rate equation that more or less fits the data or simply impose some mechanism, but they make little pretence that they have solved the riddle of exchange rates.

Real Factors

This approach states that the nominal exchange rate is determined by the real exchange rate. This idea is based on mainly ppp assumption. Purchasing Power Parity (PPP) theory argues that movements in exchange rates should reflect relative inflation movements.

Law of one Price: This approach states that if there are no tariffs, non-tariff barriers and transportation costs, then arbitrage should equalize the prices of identical goods across countries.

Absolute PPP implies that the change in the exchange rate should equalize the difference between domestic and foreign inflation. If this were the case, movements in exchange rates should be fairly small, as differences in inflation rates across countries are usually quite small. Because this is not the case, many economists have argued that steps ought to be taken to reduce exchange rate variability, and some have suggested a return to fixed exchange rates.

Relative ppp: Changes in the nominal exchange rate should reflect the differential of the price changes between the two countries.

Asset Models

This model considers the exchange rate as the relative price of two different currencies and it models the exchange rate to reflect the equilibrium conditions in the domestic money markets in two countries.

Exchange Rate Regimes

A. Flexible Oriented Regimes

1. Free float

In this regime, government has no direct effect on the currency markets. The market agents determine the rate. This regime provides elasticity. Monetary policy is very efficient. There is no need to keep large amount of reserve.

2. Managed float

Mainly the free market determines the rate, but central bank is ready to intervene to the market without anchor.

3. Floating within a band

This regime may cause speculative attacks in instable economies. The narrower the band the credibility of system is the less. The success of this system depends on reputation of government policies.

4. Sliding band

Monetary authority declares central parity and engages itself to that parity. This regime may be assessed as a kind of “floating within a band” in countries in which inflation exists.

Monetary Policy transmission mechanism

Monetary Policy transmission mechanism
Objektivitas dari Kebijakan Moneter
Bank Indonesia merupakan tempat arus transaksi antar bank dan tepat untuk pengambilan kebijakan moneter. Tugas dari bank Indonesia adalah pemeliharaan atas stabilitas nilai mata uang Indonesia. kemudian bank Indonesia di berikan kebebasan untuk menentukan kebijakan ekonomi apa yang akan digunakan suatu Negara tanpa intervensi dari pemerintah dan pihak lain.
Dalam hal ini, kebijakan moneter dari bank Indonesia merupakan tuntunan untuk laju inflasi. pengambilan keputusan untuk memilih kebijakan moneter diambil berdasarkan laporan-laporan tahunan.
kebijakan moneter berhubungan erat dengan tingkat pengembangan keuangan, penyesuaian, structural dan pengaturan makro ekonomi dari suatu Negara yang menerapkan-nya.
pada tahun 74-78 inflasi naik hingga 15%, inflasi naik pada saat itu mempengaruhi harga makanan, transportasi, dan harga lain yang diatur oleh pemerintah. secara umum GDP mengalami deficit 2-3% yang disebabkan tingginya pajak impor dari bahan baku. jika suatu deficit terjadi maka pemerintah memiliki 2 opsi untuk mengatasinya, yaitu dengan mencari pinjaman atau mengeluarkan ORI.
kemudian di tahun 83 pemerintah memperkenalkan yang namanya SBI dan SBPU. SBI merupakan tolak ukur dari keberlangsungan perkembangan ekonomi. SBI memegang peranan untuk menaikan dan menurunkan tingkat bunga, di mana tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat investasi, konsumsi, dan saving dari masyarakat. bila SBI di naikan, bank lebih memilih untuk menyimpan uangnya di SBI sehingga bank mengerem dalam pendanaan kredit untuk masyarakat dan masyarakat pun lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank, sehingga investasi akan berkurang dan mengakibatkan penurunan ‘Q’ dalam pasar barang dan jasa.
tingkat bunga mempengaruhi perbankan yang rapuh dan sektor-sektor riil. Untuk mencegah bank keluar dari peredaran dan ambruk dari seluruh sistem perbankan, bank Indonesia memperluas dukungan likuiditas sangat besar kepada bank komersial.

3.1 general Framework of transmission channel

kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi dan inflasi yang lebih luas, khususnya dikenal sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dimana Kerangka umum dalam penyebaran kebijakan moneter secara berurut-urut terdiri dari kurs, harga aktiva, suku bunga, neraca, kredit, dan harapan(expectation).

Macro Economic Effects of Changes in Public Investment in India-

Macro Economic Effects of Changes in Public Investment in India-
A Simulation Analysis

This Article attempts macro economic effects of changes in public investment in India. In 1990’s and thereafter, shown slowing down of the economy and there are also significant structural shifts in production from agriculture to infrastructure and services in the Indian economy. This article attempts to address these issues and seek quantitative answers in a macro economic theoretical framework. The tool of counter factual policy simulation, using a macro econometric model, is used for this purpose. Macro econometric modelling, in general, pursues two objectives: forecasting and policy analysis. For any macro econometric model, the selection of sectoral (commodity) break-up is very important and it determines the over-all size of the model. In this article, we chose a 4 commodity disaggregation for the investment and output of the real sector. These four sub-sectors are (a) agriculture including forestry & fishing (Industry group 1 of NAS), (b) manufacturing including mining (Industry groups 2 and 3 of NAS), (c) infrastructure, which includes electricity, gas, water supply; construction; and transport, storage & communication (Industry groups 4, 5 and 7 of NAS) and (d) services sector, covering all other activities (Industry groups 6, 8 and 9 of NAS). For simplicity of reference these four sub-sectors are called (i) agriculture, (ii) manufacturing, (iii) infrastructure and (iv) services respectively, in the rest of the document. Agricultural output grew by 3%, manufacturing by 6.6%, infrastructure by 6.5% and services sector by 7.2%. Clearly, manufacturing sector has slowed-down secularly, while infrastructure and services have accelerated by about 1-1.25%. Some analysts attribute this slowing down of the Indian economy during post-93 period, to supply related ‘infrastructural bottlenecks’, which perhaps is due to deceleration of investment in this crucial sector. The GDP share of infrastructure remained stagnant around 14-15%.
Public investment in agriculture and Manufacture showed good results since 80an up to 03 years so also in the field of infrastructure and service. At that time investment in this sector to the four very promising of return.

But not so with private investment. 2 of 4 sectors and the stagnant time in 90 years an investment in the private sector go down 3.

Stabilization after the initial shocks

Stabilization after the initial shocks
In central and eastern Europe, the transition started with price liberalization and trade liberalization for consumer goods. At the same time the state sector was not performing and output and input allocation problems emerged. Not with standing some very high tech based industries, the vast majority of state companies were totally unprepared for participation in the market economy. The result was a highly uncertain situation in which prices stopped to have a regulatory function and the national currency lost its value and its role for accounting purposes.
How to minimize the expected destabilization caused by the initial shocks of economic liberalization? It is important to realize that once prices will be liberalized severe inflation may emerge. The policy package comprised five measures: (i) price liberalization; (ii) restrictions on the wage rate inflation indexation, this to stop the wage-price inflation spiral; (iii) balancing the budget (fiscal policy) by increasing taxes and cutting expenditure programmers; (iv) a restrictive monetary policy which aimed for a real interest rate on Zloty saving accounts; and (v) the introduction of a domestically convertible Zloty exchange rate regime which facilitated foreign trade. In the period after the initial adjustment, monetary policy needs to be geared at low inflation and needs to make sure that the real interest rate (the nominal interest rate corrected for inflation) is at least higher than zero.
The short run effect is inflation and adjustment of relative prices, the medium term effect should be the adaptation of production to the new circumstances. The exchange rate of a transition country is ultimately related to the relative competitive position of the country’s economy vis-à-vis their trading partners. In the short run, the exchange rate hence influences the relative position of domestic producers vis-à-vis foreign producers and the position on the current account. The first lesson that can be drawn from this experience is that it is sensible to devaluate the domestic currency at the eve of a liberalization/stabilization program; this incorporates part of the anticipated inflation beforehand. The second lesson is that fixed nominal exchange rates are not good policy. A better approach is to focus on exchange rate stability measured in real terms. This can take the form of a crawling peg regime with the central bank temporarily intervening at the upper and lower limits of such a peg.

PENGARUH KRISIS PERBANKAN TERHADAP INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN NEGARA

krisis perbankan mengganggu arus kredit ke rumah tangga dan perusahaan, mengurangi investasi dan konsumsi dan mungkin memaksa perusahaan menjadi kebangkrutan. Krisis perbankan dapat membahayakan fungsi dan sistem pembayaran. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mempelajari fitur dari lingkungan ekonomi yang cenderung untuk berkembang biak dan kerapuhan sektor perbankan, pada akhirnya mengakibatkan krisis sistemik perbankan.

krisis perbankan cenderung muncul bila lingkungan ekonomi makro adalah lemah; khususnya, PDB rendah dan pertumbuhan yang signifikan robustly berhubungan dengan peningkatan resiko bagi sektor perbankan.

Kerentanan terhadap output agregat tidak perlu di tanda dari sistem perbankan yang tidak efisien, karena peran bank sebagai perantara keuangan dengan sangat alami melibatkan risiko. Namun, beberapa bank dapat menghindarkan dari resiko kredit karena fluktuasi dari perekonomian domestik oleh pinjaman luar negeri.

Dari perspektif ini, maka ekspansi lintas batas kegiatan perbankan harus meningkatkan kekuatan seluruh bank dunia. negara-negara berkembang, yang hasilnya biasanya lebih volatile, seharusnya mengutamakan manfaat dari internasionalisasi. Entry oleh bank asing juga dapat bermanfaat meningkatkan kompetisi dan meletakkan tekanan pada pihak yang berwenang untuk meningkatkan kerangka kerja kelembagaan untuk kegiatan perbankan.

Dalam sector industry, krisis perbankan mempengaruhi jalannya kegiatan operasional industry. Perkreditan yang dilakukan oleh industry pada bank terganggu sehingga industry akan kesulitan dalam membiayai produktivitasnya.

Bila sector industry sudah terganggu, pembangunan Negara pun ikut terganggu karena pembangunan Negara salah satunya di topang dari sector industry.

Evaluating the Financial Performance of Bank Branches

(Pengaruh perbankan, indikator kinerja dan efisiensi terhadap kinerja keuangan bank cabang)

Variable yang ada pada jurnal “ Evaluating the Financial Performance of Bank Branches” adalah perbankan, indicator kinerja dan efisiensi.

Dalam jurnal tersebut di bahas evaluasi kinerja keuangan bank cabang yang ada di eropa untuk enam bulan terakhir periode akuntansi. Untuk mengetahui kinerja keuangan bank cabang, evaluasi pada jurnal ini menggunakan teknik nonparametric. Teknik nonparametric merupakan statistika bebas sebaran (tdk mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak). Statistika non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis Nominal atau Ordinal. Data berjenis Nominal dan Ordinal tidak menyebar normal. Contoh metode Statistika non-parametrik:Binomial test, Chi-square test, Median test, Friedman Test, dll.

Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dari kredit yang diberikan pihak bank memperoleh  jasa dari debitur sebagai keuntungan  bank. Sementara pihak yang menerima kredit diharapkan memperoleh nilai tambah serta dapat mengembangkan usaha agar lebih maju.